lintaspasundan.com, CIAMIS. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyoroti dilema fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kebutuhan pegawai, khususnya tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Ciamis 2026. Senin, (30/3/2026).
Herdiat menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan tenaga P3K meskipun porsi belanja pegawai saat ini masih tergolong tinggi.
Menurutnya, belanja pegawai di Kabupaten Ciamis berada di kisaran 36 hingga 37 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melampaui batas ideal sebesar 30 persen. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengurangi jumlah tenaga P3K.
“Kita tidak bisa serta-merta memberhentikan P3K, termasuk yang paruh waktu. Di sisi lain, kita justru masih kekurangan pegawai,” ujar Herdiat.
Ia menjelaskan, setiap tahun jumlah pegawai yang pensiun, meninggal dunia, maupun pindah tugas lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengangkatan pegawai baru. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan tenaga kerja, terutama di sektor pelayanan publik, masih sangat tinggi.
Herdiat menegaskan bahwa keberadaan tenaga P3K sangat krusial, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lapangan, menurutnya, dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana kita bisa menciptakan generasi emas jika di sekolah hanya ada satu atau dua ASN. Ini tidak bisa instan, harus direncanakan dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah pegawai di Kabupaten Ciamis saat ini telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelum pemekaran daerah dengan Kabupaten Pangandaran. Dari sebelumnya lebih dari 14 ribu pegawai, kini tersisa sekitar 10 ribu pegawai.
“Kita sudah melakukan efisiensi dan rasionalisasi, tetapi kebutuhan pelayanan publik tetap harus berjalan,” katanya.
Selain aspek pelayanan, Herdiat juga menekankan pentingnya mempertimbangkan sisi kemanusiaan para tenaga P3K.
Ia mengingatkan bahwa para pegawai tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang tidak bisa diabaikan.
“Mereka sudah lama mengabdi, memiliki keluarga, dan tanggung jawab yang besar. Pemerintah wajib hadir dan berupaya mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Menghadapi keterbatasan fiskal, Herdiat mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang seimbang, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik maupun kesejahteraan pegawai.
“Memang berat, tetapi kita harus terus berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin,” pungkasnya. (ES)
