lintaspasundan.com, BERITA CIAMIS. Ketersediaan bahan baku pangan hewani di Kabupaten Ciamis dipastikan dalam kondisi aman untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran, drh. Asri Kurnia, MP, pada Senin (6/4/2026).
Menurut Asri, sejumlah komoditas utama seperti telur dan daging ayam masih mencukupi kebutuhan. Meski demikian, sebagian pasokan tetap didukung dari luar daerah guna menjaga stabilitas distribusi.
“Untuk telur Insya Allah aman. Sebagian memang masih dibantu dari luar daerah seperti Jawa Tengah dan Blitar, tetapi Ciamis juga sudah memiliki jalur pemasaran ke Tasikmalaya,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam yang dinilai masih stabil dan aman. Sementara itu, harga daging sapi saat ini berada di kisaran Rp150 ribu per kilogram setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan pada awal pelaksanaan program.
“Sekarang harga sudah kembali normal dan diprediksi tetap stabil menjelang Idul Adha,” tambahnya.
Di sektor perikanan, Kabupaten Ciamis mulai mengembangkan produk ikan nila dalam bentuk fillet yang diproduksi di wilayah Lakbok. Produk ini dinilai memiliki kandungan gizi tinggi dan berpotensi menjadi alternatif sumber protein dalam program MBG.
“Permintaan ikan fillet sudah ada, meskipun masih kecil, sekitar 5 persen. Ini menjadi potensi yang terus kami dorong ke depan,” jelas Asri.
Selain itu, Dinas terkait juga mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok program MBG. Produk olahan seperti abon daging dan olahan ikan dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari menu yang disajikan.
“UMKM sebenarnya siap memasok, baik dari olahan daging maupun ikan. Namun, keputusan tetap berada di pihak SPPG, apakah produk tersebut akan dijadikan menu atau tidak,” ungkapnya.
Dalam mendukung program ini, pihak dinas berperan sebagai fasilitator melalui pendampingan, monitoring, hingga pengecekan sanitasi bagi pelaku usaha yang terlibat.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait keterbukaan data kebutuhan dari pihak SPPG. Asri menyebut, proses pengumpulan data masih belum optimal.
“Ketika kami meminta data kebutuhan, seringkali harus melalui izin pusat. Bahkan dari penyebaran Google Form, tingkat respons baru sekitar 20 hingga 30 persen,” katanya.
Selain itu, percepatan pembentukan SPPG di beberapa daerah juga dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan konsep awal. Beberapa lokasi disebut memanfaatkan bangunan yang sudah ada tanpa proses pembangunan baru.
Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap optimistis bahwa ketersediaan bahan baku pangan hewani mampu mendukung keberhasilan program MBG, selama terjalin sinergi dan keterbukaan antar pihak terkait.
“Pada dasarnya kami siap dari sisi bahan baku. Tinggal bagaimana kesiapan dan penerimaan dari pihak SPPG itu sendiri,” pungkas Asri. (𝘿𝙉)
. Hal ini){kind=link}