lintaspasundan.com, OPINI. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya membuat publik terkejut. Rezim efisiensi menekankan pengetatan anggaran, salah satunya melakukan PHK PPPK, ia justru tetap akan mempertahankan tenaga PPPK.
Keputusan politik sering kali memperlihatkan watak kepemimpinan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, pernyataan Herdiat Sunarya yang tegas membela tenaga PPPK di tengah keterbatasan anggaran patut dibaca sebagai sikap yang tidak sekadar administratif, melainkan juga moral.
Disaat pemerintah daerah lain seperti Tasikmalaya dan Kota Banjar mulai mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK), Ciamis justru mengambil arah yang berlawanan, melindungi, bukan mengorbankan.
Tenaga PPPK bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah. Mereka adalah guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pelayanan publik yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mengorbankan mereka demi menutup celah anggaran bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menyangkut kualitas layanan publik yang akan ikut tergerus.
Dalam hal ini, sikap Herdiat menunjukkan pemahaman bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari neraca fiskal, tetapi juga dari keberlanjutan pelayanan.
Kebijakan PHK sering kali menjadi jalan pintas yang tampak rasional dalam situasi krisis anggaran. Namun, rasionalitas sempit semacam ini kerap mengabaikan dampak jangka panjang.
Ketika tenaga PPPK diberhentikan, efeknya tidak berhenti pada individu tersebut, melainkan merambat ke keluarga, ekonomi lokal, hingga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam konteks ini, keputusan untuk “membela” justru menjadi pilihan yang lebih strategis, meski terlihat berat di awal.
Apa yang dilakukan Ciamis juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang manajemen anggaran daerah. Pertanyaannya bukan semata “apakah anggaran cukup?”, tetapi “bagaimana anggaran dikelola?”.
Ada kemungkinan bahwa efisiensi bisa dicapai melalui pengurangan belanja non-prioritas, penataan proyek, atau bahkan inovasi pendapatan daerah, tanpa harus menyasar tenaga kerja sebagai korban utama.
Di sisi lain, langkah ini juga mengandung risiko politik. Membela PPPK berarti pemerintah daerah harus siap menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar. Jika tidak diimbangi dengan strategi keuangan yang matang, keputusan ini bisa berbalik menjadi beban di kemudian hari.
Namun justru di sinilah letak kepemimpinan diuji: berani mengambil keputusan yang tidak populer di kalangan teknokrat, tetapi berpihak pada kemanusiaan.
Perbandingan dengan Tasikmalaya dan Kota Banjar menjadi menarik. Ketika daerah lain mulai menghitung angka-angka efisiensi dengan pendekatan pemangkasan tenaga kerja, Ciamis menawarkan narasi alternatif, bahwa krisis tidak selalu harus dibayar dengan pengorbanan manusia.
Ini bukan berarti satu kebijakan benar dan yang lain salah, tetapi menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam melihat persoalan yang sama.
Lebih jauh lagi, sikap ini bisa menjadi preseden bagi daerah lain. Jika Ciamis mampu bertahan tanpa melakukan PHK terhadap PPPK, maka argumen bahwa PHK adalah satu-satunya solusi akan mulai dipertanyakan.
Sebaliknya, jika kebijakan ini gagal, maka akan menjadi pelajaran penting tentang batas-batas idealisme dalam pengelolaan anggaran.
Pada akhirnya, keputusan Herdiat Sunarya bukan hanya tentang PPPK, tetapi tentang arah kebijakan publik yang lebih manusiawi. Di tengah tekanan fiskal yang nyata, memilih untuk membela tenaga kerja adalah bentuk keberpihakan yang jarang diambil.
Ini mengingatkan bahwa di balik setiap kebijakan, selalu ada pilihan nilai apakah pemerintah berdiri di sisi efisiensi semata, atau juga mempertimbangkan keadilan sosial.
Ciamis kini menjadi laboratorium kecil dari pertarungan dua pendekatan tersebut. Waktu yang akan menjawab apakah keberanian ini akan berbuah hasil atau justru menjadi beban. Namun satu hal yang pasti, keberpihakan kepada manusia selalu meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar keseimbangan angka di atas kertas. (BS)
