lintaspasundan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sorotan terhadap tata kelola pengadaan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya terus bergulir. Setelah sebelumnya mencuat pemberitaan mengenai paket swakelola bernilai ratusan juta rupiah yang dinilai janggal, kini perhatian datang dari kalangan organisasi pemuda.
Ketua Pemuda PUI Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, menyatakan bahwa berbagai informasi yang beredar terkait pengadaan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya perlu ditelusuri secara serius.
Menurut Fikri, ketertarikannya terhadap isu tersebut muncul setelah membaca pemberitaan mengenai paket swakelola di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. Ia mengaku sebelumnya juga sempat mendengar sejumlah informasi yang mengarah pada dugaan persoalan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di instansi tersebut.
“Saya membaca berita itu dan merasa hal ini layak ditelisik lebih jauh. Apalagi sebelumnya juga pernah ada informasi yang saya dengar mengenai pengadaan barang dan jasa di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya,” ujar Fikri, Sabtu (14/03/2026).
Sebagai tindak lanjut, Fikri mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan rekan-rekannya sesama aktivis muda untuk melakukan diskusi pendalaman. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/03/2026).
Diskusi internal itu, kata dia, bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan memetakan persoalan secara lebih komprehensif sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kami akan mendalami dulu melalui diskusi internal. Prinsipnya kami ingin melihat secara objektif berbagai informasi yang berkembang terkait Bappelitbangda Kota Tasikmalaya,” katanya.
Fikri juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir ia menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak agar persoalan pengadaan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dicermati lebih jauh. Bahkan, menurutnya, ada pula informasi yang mendorong agar pihaknya turut menelusuri pengadaan fasilitas tertentu di instansi tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa semua informasi tersebut masih perlu diverifikasi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
“Kami tentu tidak ingin berspekulasi. Karena itu perlu ada proses pendalaman terlebih dahulu sebelum mengambil sikap,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan langkah setelah diskusi dilakukan, Fikri mengatakan organisasinya akan menentukan sikap berdasarkan hasil pembahasan bersama. Beberapa opsi yang mungkin ditempuh antara lain melakukan audiensi atau menyampaikan korespondensi resmi kepada pihak terkait.
Namun ia juga menegaskan bahwa langkah yang lebih jauh tetap terbuka apabila diperlukan.
“Tergantung nanti bagaimana respons dari Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. Yang jelas kami berharap ada keterbukaan informasi kepada publik,” katanya.
Fikri menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Yang pasti saya dan rekan-rekan tidak akan diam jika pejabat publik tidak merespons atau memilih bungkam. Bahkan kalau harus menempuh jalur ajudikasi atau pelaporan, kami siap,” tegasnya.
Sebelumnya, isu mengenai pengadaan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya mencuat setelah adanya pemberitaan yang menyoroti paket swakelola bernilai ratusan juta rupiah yang dinilai tidak lazim. Sorotan tersebut kini mulai mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat yang mendorong adanya penjelasan terbuka dari pihak terkait. (ND)
