Krisis Air Sawah Belum Teratasi, DPRD Desak Pemerintah

lintaspasundan.com, BERITA CIAMIS. Krisis pasokan air yang mengancam sekitar 4.000 hektare lahan persawahan di wilayah perbatasan Kabupaten Ciamis dan Pangandaran hingga kini belum menemukan solusi konkret.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan petani menjelang musim kemarau yang diperkirakan mulai terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Ciamis. Anggota DPRD Ciamis, Endang Cahyadi, menegaskan bahwa kunjungan lapangan Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI, Nandang Sudrajat, pada Kamis (7/5/2026), lebih difokuskan pada langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dibandingkan penyelesaian permanen terkait kebutuhan pasokan air pertanian.

“Kunjungan ini belum menghasilkan langkah pasti untuk menanggulangi kebutuhan pasokan air di areal 4.000 hektare sawah,” ujar Endang.

Areal pertanian yang terdampak meliputi Kecamatan Lakbok, Purwadadi, dan Banjarsari di Kabupaten Ciamis, serta sebagian wilayah Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Kawasan tersebut diketahui menjadi salah satu sentra produksi padi penting di Jawa Barat.

Menurut Endang, kebutuhan air bagi petani merupakan persoalan mendesak yang harus segera ditangani pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia mengingatkan, jika krisis air tidak segera diatasi, maka produktivitas pertanian terancam menurun saat musim kemarau tiba.

“Mohon maaf, kunjungan kali ini fokus ke mitigasi penanganan menghadapi musim kemarau beberapa bulan ke depan,” katanya.

DPRD Ciamis Ajukan Empat Solusi Penanganan Krisis Air

Dalam pertemuan tersebut, Endang menyampaikan empat usulan prioritas kepada pemerintah pusat sebagai langkah percepatan penanganan krisis air di wilayah pertanian Ciamis dan Pangandaran.

Adapun usulan tersebut meliputi:

Meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy memastikan distribusi pasokan air ke seluruh wilayah irigasi tetap aman selama musim kemarau.

Mendorong pembangunan pintu air di Sipon agar petani di Lakbok dan Purwadadi dapat lebih mudah menyedot air menggunakan mesin pompa saat saluran irigasi mulai mengering.

Mengusulkan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di sejumlah desa di wilayah Lakbok, Purwadadi, dan Banjarsari guna memperkuat suplai air untuk pertanian.

Meminta perbaikan jaringan irigasi serta pembangunan Bendungan Gunung Putri di Sindangasih, Kecamatan Banjarsari, yang saat ini mengalami kerusakan.

Endang menegaskan pihaknya bersama pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah, hingga stakeholder terkait akan terus mengawal seluruh usulan tersebut agar segera direalisasikan.

“Saya pribadi bersama pemerintah desa, kecamatan, pemda, dan pihak terkait akan terus mengawal usulan tersebut,” tegasnya.
Petani Ciamis dan Pangandaran Butuh Kepastian Pasokan Air

Selain itu, Endang juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera turun tangan membantu para petani melalui langkah nyata dan terukur. Menurutnya, Ciamis dan Pangandaran memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat sehingga persoalan air tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

BACA JUGA: Program Polisi Sahabat Anak, Edukasi Tertib Lalu Lintas dan Anti Bullying

“Semoga Pak Gubernur Jawa Barat bisa secepatnya membantu dengan aksi nyata dengan realisasi yang sesuai tahapan yang benar, karena Ciamis dan Pangandaran merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat,” tandasnya.

Ia pun berharap dukungan dan doa dari masyarakat agar upaya penanganan krisis air tersebut dapat berjalan lancar serta mampu menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. (ES)