KOPRI PMII dan Bawaslu Ciamis Perkuat Demokrasi dan Pendidikan Politik

lintaspasundan.com, BERITA CIAMIS. KOPRI PC PMII Ciamis – Pangandaran terus memperkuat peran perempuan dalam ruang demokrasi dan politik melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Bawaslu Kabupaten Ciamis. Senin, (11/5/2026).

Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan pendidikan politik perempuan, pengawasan partisipatif, literasi digital, serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis di tengah dinamika politik dan perkembangan ruang digital yang semakin terbuka. Perempuan dinilai perlu memiliki kapasitas politik yang kuat agar mampu berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, baik di ruang sosial maupun ruang digital.

Wakil Ketua II Bidang Eksternal KOPRI PC PMII Ciamis-Pangandaran, Intan Nur Permatasari, menegaskan bahwa perempuan saat ini tidak lagi dapat ditempatkan hanya sebagai pelengkap dalam proses demokrasi.

Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis sebagai penggerak pendidikan politik masyarakat sekaligus bagian penting dalam pengawasan demokrasi yang sehat dan berintegritas.

“Perempuan harus hadir sebagai subjek demokrasi. Tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga mampu terlibat aktif dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan menjaga ruang demokrasi tetap sehat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan demokrasi saat ini semakin kompleks, terutama dengan maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, serta polarisasi di media sosial. Karena itu, penguatan literasi politik dan digital bagi perempuan muda menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Melalui kerja sama tersebut, KOPRI PMII bersama Bawaslu Ciamis berencana menghadirkan berbagai program edukatif dan partisipatif. Di antaranya sekolah pengawas partisipatif perempuan, forum demokrasi kampus, penguatan literasi digital antihoaks, hingga kaderisasi pengawas demokrasi berbasis masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar melahirkan gerakan pendidikan demokrasi yang menyentuh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin, menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, pengawasan demokrasi tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat, termasuk organisasi perempuan dan generasi muda.

Ia menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan jujur, adil, inklusif, dan berkualitas.

“Demokrasi harus dijaga bersama. Karena itu Bawaslu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat agar pengawasan demokrasi semakin kuat dan partisipatif,” ujar Jajang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi pada sejumlah bidang strategis. Mulai dari pendidikan politik perempuan, pengawasan demokrasi berbasis kampus dan desa, kaderisasi pengawas partisipatif, penguatan literasi digital, hingga perlindungan perempuan dalam ruang politik.

BACA JUGA: Polres Ciamis Sosialisasi dan Distribusikan Kotak Saran SPKT Polda Jabar

Kerja sama itu juga sejalan dengan upaya Bawaslu RI dalam mendorong pengawasan pemilu yang inklusif serta memperkuat perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di ruang politik maupun digital.

Melalui kolaborasi tersebut, KOPRI PMII Ciamis-Pangandaran berharap perempuan muda semakin aktif terlibat dalam kehidupan demokrasi dan mampu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas politik yang sehat, inklusif, dan berkeadaban di daerah. (DN)