𝙡𝙞𝙣𝙩𝙖𝙨𝙥𝙖𝙨𝙪𝙣𝙙𝙖𝙣.𝙘𝙤𝙢. BERITA TASIKMALAYA– Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dijadwalkan menerima audiensi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Selasa (7/4/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Wali Kota. Pertemuan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sedikitnya 21 pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai pendamping.
Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan komposisi lintas sektor, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, hingga sejumlah kepala dinas teknis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, serta instansi pelayanan publik lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menghadirkan jawaban yang komprehensif atas berbagai isu yang akan disampaikan mahasiswa.
Berdasarkan konfirmasi kepada sejumlah pejabat terkait, kehadiran mereka dalam audiensi tersebut merupakan instruksi langsung untuk mendampingi wali kota dalam forum dialog bersama PMII Tasikmalaya.
Pelibatan banyak unsur organisasi perangkat daerah (OPD) mengindikasikan bahwa isu yang akan dibahas tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup berbagai aspek pembangunan daerah. Pemerintah tampak menyiapkan ruang dialog terbuka yang memungkinkan setiap pemangku kebijakan memberikan penjelasan sesuai bidangnya.
Ketua Presidium Komunitas Media SWAKKA, Ahmad Mukhlis, menilai keterlibatan 21 pejabat dalam audiensi ini dapat dilihat dari dua perspektif.
“Dari sisi positif, ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Dengan menghadirkan seluruh OPD terkait, artinya isu yang dibawa mahasiswa dianggap penting dan membutuhkan jawaban lintas sektor,” ujarnya.
Namun demikian, Mukhlis juga menyoroti adanya kontras dengan dinamika sebelumnya, di mana massa aksi tidak selalu mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan wali kota.
“Sekarang justru wali kota hadir dengan formasi besar. Ini membuka ruang tafsir kritis di publik, apakah ini bentuk kesiapan sejak awal atau respons terhadap tekanan yang berkembang,” tambahnya.
Ia menilai, perubahan pendekatan tersebut bisa dimaknai sebagai langkah reaktif, bukan semata responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Bisa saja dibaca sebagai kesiapan yang muncul setelah tekanan publik menguat. Bahkan, ini juga bisa ditafsirkan bahwa kepemimpinan belum sepenuhnya matang, sehingga membutuhkan pendampingan dari banyak pejabat,” ungkapnya.
Sebelumnya, PMII menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk stagnasi pembangunan Kota Tasikmalaya menjelang satu tahun masa kepemimpinan wali kota. Kritik juga diarahkan pada realisasi janji politik yang dinilai belum optimal, serta terbatasnya ruang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga : Belum Sepekan 47 Tokoh Siap Jadi Narasumber Buku 81 Cara Mencintai Indonesia
Konteks tersebut menjadikan audiensi kali ini berbeda. Jika sebelumnya ruang komunikasi dinilai kurang terbuka, kini pemerintah menghadirkan forum dialog yang lebih luas, terstruktur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Meski demikian, Mukhlis menegaskan bahwa kualitas dialog tetap menjadi faktor utama yang akan dinilai publik.
“Yang terpenting bukan jumlah pejabat yang hadir, tetapi apakah dialognya benar-benar substansial dan menghasilkan solusi. Publik akan melihat, ini forum penyelesaian atau sekadar formalitas,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak. Bagi mahasiswa, ini adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Sementara bagi wali kota, ini merupakan kesempatan untuk menjelaskan arah kebijakan secara terbuka di hadapan publik.
Lebih dari sekadar pertemuan, forum ini juga menjadi ujian kepemimpinan. Di tengah sorotan masyarakat, wali kota dituntut mampu merespons berbagai isu secara jelas, terukur, dan meyakinkan. (ES)
 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Wali Kota.){kind=link}