Diskominfo Pangandaran Perkuat Respons Isu Media Sosial Sebagai Fungsi Pelayanan Publik

lintaspasundan.com, BERITA PANGANDARAN. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat respons terhadap berbagai isu yang berkembang di media sosial sebagai bagian dari peningkatan fungsi pelayanan publik.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat tidak hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.

Penguatan respons tersebut diwujudkan melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang secara rutin membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik di ruang digital, Selasa (5/5/2026). Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membaca dinamika opini publik sekaligus merespons kritik dan masukan warga secara lebih terstruktur, cepat, dan tepat sasaran.

Kepala Diskominfo Pangandaran, Tonton Guntari, menegaskan bahwa pihaknya secara aktif memantau percakapan publik di berbagai platform digital serta menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Menurutnya, setiap masukan yang berkembang tidak hanya dicatat, tetapi juga dianalisis secara komprehensif sebelum diteruskan kepada pimpinan daerah sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

“Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan berbagai persoalan. Seluruh aspirasi tersebut kami telaah secara serius dan menjadi bahan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah,” ujar Tonton.

Ia menambahkan, kehadiran pemerintah di ruang digital tidak hanya sebatas memantau arus informasi, tetapi juga memastikan adanya respons nyata terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang adaptif di era digital.

BACA JUGA: Semangat Kartini Menguat, Perempuan Didorong Aktif Bangun Daerah

Melalui peran strategis Diskominfo, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya menjaga komunikasi dua arah agar tetap berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Pemerintah daerah turut mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi secara bijak, santun, dan konstruktif melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. (DN)