Audiensi BPJH Jabar, Bupati Herdiat Fokus Percepatan Sertifikat Halal

lintaspasundan.com, BERITA CIAMIS. Pemerintah Kabupaten Ciamis menerima audiensi dari Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat terkait penguatan ekosistem halal dan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Ciamis di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Selasa, (19/5/2026).

Audiensi tersebut dipimpin langsung Kepala BPJPH Provinsi Jawa Barat, Imam Mutawakkil, bersama jajaran BPJPH dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Dalam pertemuan tersebut, Imam Mutawakkil menjelaskan bahwa BPJPH Provinsi Jawa Barat memiliki cakupan wilayah kerja meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. BPJPH terus mendorong kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program Wajib Halal Oktober 2026.

Menurutnya, percepatan sertifikasi halal di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2023. Peningkatan tersebut sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal, khususnya untuk produk makanan, minuman, serta olahan UMKM.

Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah dengan capaian pendaftaran sertifikasi halal tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2026. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 12 ribu pelaku usaha di Kabupaten Ciamis telah mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya.

“Hal ini menunjukkan antusiasme dan kesadaran pelaku usaha di Ciamis terhadap pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat,” ujar Imam Mutawakkil.

Ia menegaskan, sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Sementara itu, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM lokal.

Menurut Bupati Herdiat, mayoritas masyarakat Kabupaten Ciamis beragama Islam sehingga kebutuhan terhadap jaminan produk halal menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat.

“Dengan mayoritas masyarakat muslim di Kabupaten Ciamis, sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting agar masyarakat merasa aman dan yakin dalam mengonsumsi produk-produk lokal,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa permintaan fasilitasi sertifikasi halal hampir selalu disampaikan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan dan pameran produk daerah.

“Setiap kami mengunjungi stand UMKM dalam berbagai event, salah satu yang paling sering disampaikan adalah permohonan bantuan sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kita memiliki semangat untuk berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Saat ini, jumlah UMKM di Kabupaten Ciamis mencapai sekitar 230 ribu pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Ciamis menilai sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, sekaligus memperluas peluang pasar bagi UMKM daerah.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem halal, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga telah melaksanakan berbagai pelatihan dan bimbingan penyembelihan hewan halal di sejumlah wilayah, seperti Purwadadi, Sadananya, dan Panjalu, yang diikuti ratusan peserta.

Bupati Herdiat menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ciamis siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui kolaborasi bersama BPJPH dan OPD terkait, termasuk mengupayakan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM.

BACA JUGA: PKP Polri Angkatan 75 Polres Ciamis Giat Baksos

“Insyaallah apa yang disampaikan BPJPH bersama jajaran akan segera kami tindak lanjuti. Sertifikasi halal ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM Ciamis agar lebih maju, berdaya saing, dan mampu naik kelas,” tambahnya.

Melalui audiensi tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. (𝙀𝙎)