lintaspasundan.com.BERITA.CIAMIS.- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis tengah mengusut dugaan praktik mafia obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Modus yang terungkap diduga melibatkan penyalahgunaan nama instansi pemerintah untuk mendapatkan obat dengan harga khusus.
Dugaan mafia obat JKN tersebut kini menjadi perhatian penyidik. Obat yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat diduga disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi maupun diperjualbelikan kembali demi meraup keuntungan.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ciamis, M. Herris Priyadi, SH., MH., menjelaskan, praktik tersebut bermula dari adanya perbedaan harga obat JKN dengan obat yang dijual untuk umum.
Menurut Herris, obat program JKN memiliki harga lebih rendah apabila dipesan menggunakan nama instansi pemerintah. Celah tersebut diduga dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh obat murah, meskipun penggunaannya bukan untuk kepentingan publik.
“Penanganan kasus ini masih dalam tahapan penyelidikan. Kami akan terus mengungkap jaringan mafia obat-obat JKN ini,” kata Herris, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, penyalahgunaan nama instansi pemerintah tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu tata kelola dan ketersediaan obat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam proses penyelidikan, Kejari Ciamis akan mengumpulkan bukti serta meminta keterangan dari berbagai pihak. Di antaranya instansi pemerintah yang diduga dicatut namanya, distributor farmasi, dan pihak lain yang berkaitan dengan pengadaan maupun distribusi obat tersebut.
“Kami tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain dugaan mafia obat JKN, Kejari Ciamis juga menangani empat perkara lain yang masih dalam tahap penyidikan. Perkara tersebut meliputi kasus PT LKM yang masih dalam pemeriksaan saksi, kasus pupuk yang menunggu penghitungan kerugian negara oleh BPKP, kasus Bank Plat Merah PT CPS, serta kasus Stu Lengkong Panjalu yang juga menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP.
Baca Juga : Baregbeg Luncurkan Gerakan Milyaran Cahaya Cegah Stunting
Herris memastikan seluruh perkara tersebut ditangani secara profesional dengan mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.
“Terkait empat kasus yang sedang kami tangani, kami berkomitmen untuk penyidikan yang profesional,” pungkasnya.
Pengungkapan dugaan mafia obat JKN ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan program pemerintah dan menjaga hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kejari Ciamis juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan obat maupun program JKN di lingkungan sekitarnya. ( Ezen).
 Ciamis tengah mengusut dugaan praktik mafia obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).){kind=link}